Tanggal 8 Maret 2014 lalu, ratusan buruh perempuan menggelar aksi turun ke jalan dengan membawa poster dan spanduk tuntutan di Bundaran HI, Jakarta dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Aksi tersebut menuntut penghargaan terhadap hak-hal dan kesejahteraan kaum perempuan dan sekaligus mempertingati Hari Perempuan Internasional 2014.
Politik Anggaran Yang Pro-Gender
Tanggal 8 Maret 2014 lalu, ratusan buruh perempuan menggelar aksi turun ke jalan dengan membawa poster dan spanduk tuntutan di Bundaran HI, Jakarta dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Aksi tersebut menuntut penghargaan terhadap hak-hal dan kesejahteraan kaum perempuan dan sekaligus mempertingati Hari Perempuan Internasional 2014.
Jenis Belanja Bantuan Sosial
Indikasi penyelewengan anggaran belanja bantuan sosial (Bansos) yang berasal dari APBN dan APBD muncul sebagai wacana publik sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 lalu. KPK adalah institusi yang mengemukakan indikasi ini.
Anggaran Responsif Gender
Dalam perjalanan pengembangan sistim penganggaran, ada perspektif lain yang harus diperhatikan dan menjadi satu kesatuan pada saat penerapan sistim. Perspektif ini berkenaan dengan kesetaraan gender. Tulisan di bawah ini menjelaskan awal mula perspektif gender masuk dalam proses perencanaan – penganggaran.
Konsep-Konsep Dibalik KPJM
Salah satu pendekatan penganggaran yang
digunakan adalah kerangka pengeluaran jangka menengah, biasa disingkat dengan
KPJM (medium term expenditure framework). KPJM sebenarnya merujuk pada suatu
perspektif atau cakrawala berpikir bahwa pengalokasian anggaran juga wajib
memikirkan dampak pelaksanaan suatu kebijakan (dalam
bentuk program/kegiatan) beserta kebutuhan anggarannya untuk jangka waktu 3 atau 5 tahun dari
tahun yang direncanakan. apakah program/kegiatan yang akan direncanakan berlangsung hanya satu,
dua, atau tiga tahun dari tahun yang direncanakan.
Kaveling Anggaran
Usaha dan taktik para pihak yang berkepentingan
dalam memperoleh anggaran tanpa usaha memadai memang kerap dilakukan. Anak muda
sekarang menyebutnya sebagai ‘modus’. Seharusnya, para pihak yang bermaksud memperoleh
anggaran negara berusaha menginisiasi program/kegiatan sampai menjadikannya
sebagai isu utama para penentu kebijakan. Inilah yang tidak dilakukannya. Tentu
usaha ini jika berhasil akan berdampak kepada bagaimana proyeksi penyusunan
anggaran dilakukan dan besaran anggaran untuk tujuan tertentu tersebut.
Janji Calon Walikota Makassar dan Kemampuan APBD
Macam-macam janji diobral para Cawali Makassar pada Pemilukada Kota Makassar 2013 ini. Ada yang menjanjikan kesehatan gratis, listrik gratis, pendidikan gratis, modal usaha gratis, bahkan ongkos angkot gratis. Semua janji ini mengatasnamakan kepentingan rakyat. Tentu saja pembiayaan program-program Cawali berasal dari rakyat (pajak dan pungutan lainnya), dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pertanyaan yang memenuhi benak pikiran masyarakat: apakah janji ini bisa terwujud atau tidak nantinya; atau apakah ini hanya janji di musim kampanye sebagai sarana mendulang suara saja. Pertanyaan ini sebenarnya sudah dikemukakan para pengamat politik di Makassar macam Arqam Azikin dan Hasrullah (Fajar, 30 Juli 2013). Mereka berpendapat, program-program Cawali Makassar belum mampu menjawab masalah mendasar Kota Makassar saat ini (banjir, macet, kemiskinan, atau kebersihan) dan belum tentu juga program yang menjadi jualan saat kampanye tersebut dapat dilaksanakan nantinya.
