Dalam suatu diskusi yang berat, sekelompok pegawai negeri mengusulkan adanya pengembangan jabatan yang ada. Alasannya, perbandingan antara jabatan dan pegawai yang layak menjabat sudah sangat timpang. Mungkin saja 1 jabatan bisa diperebutkan oleh lebih dari dari 10 orang.
Jabatan Pengolah dan Penata Akik
Dalam suatu diskusi yang berat, sekelompok pegawai negeri mengusulkan adanya pengembangan jabatan yang ada. Alasannya, perbandingan antara jabatan dan pegawai yang layak menjabat sudah sangat timpang. Mungkin saja 1 jabatan bisa diperebutkan oleh lebih dari dari 10 orang.
Sangat Sibuk
Bagi orang awam yang mengenal PNS
dari Kementerian Keuangan, mereka berpendapat bahwa rata-rata mereka cukup
sibuk, sibuk, dan sangat sibuk. Ya, hanya 3 kategori inilah tipe orang
Keuangan. Ada yang terkagum-kagum, bengong, dan ada yang bilang ‘wao’. Pantas
saja mereka gajinya lebih tinggi dibanding dengan kementerian lain karena kesibukannya
memikirkan uang triliunan rupiah.
Pembahasan Anggaran DPR Hanya pada Tingkat Program
Melalui
putusan Nomor 35/PUU-XI/2013, tanggal 22 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi
memangkas sebagian kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Lembaga tinggi
tersebut telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Permohonan tersebut diajukan oleh sejumlah
lembaga swadaya masyarakat, yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Budget Center (IBC),
dan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Di setor Ke Kas Negara
Kalo diskusi, orang Keuangan
pasti mengeluarkan istilah atau jargon berkenaan dengan pengelolaan keuangan
negara. Salah satu istilah teksnis yang diomongin adalah upaya maksimal menarik
penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk diketahui saja, instansi Pemerintah
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung diperbolehkan menarik
uang sebagai jasa pelayanan tersebut, contohnya pelayanan SIM atau pengurusan
sertifikat tanah. Inilah yang disebut PNBP.
Politik Anggaran Yang Pro-Gender
Tanggal 8 Maret 2014 lalu, ratusan buruh perempuan menggelar aksi turun ke jalan dengan membawa poster dan spanduk tuntutan di Bundaran HI, Jakarta dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Aksi tersebut menuntut penghargaan terhadap hak-hal dan kesejahteraan kaum perempuan dan sekaligus mempertingati Hari Perempuan Internasional 2014.
Jenis Belanja Bantuan Sosial
Indikasi penyelewengan anggaran belanja bantuan sosial (Bansos) yang berasal dari APBN dan APBD muncul sebagai wacana publik sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 lalu. KPK adalah institusi yang mengemukakan indikasi ini.
Anggaran Responsif Gender
Dalam perjalanan pengembangan sistim penganggaran, ada perspektif lain yang harus diperhatikan dan menjadi satu kesatuan pada saat penerapan sistim. Perspektif ini berkenaan dengan kesetaraan gender. Tulisan di bawah ini menjelaskan awal mula perspektif gender masuk dalam proses perencanaan – penganggaran.





