Jabatan Pengolah dan Penata Akik

Menunggu Pesawat Takeoff




Dalam suatu diskusi yang berat, sekelompok pegawai negeri mengusulkan adanya pengembangan jabatan yang ada. Alasannya, perbandingan antara jabatan dan pegawai yang layak menjabat sudah sangat timpang. Mungkin saja 1 jabatan bisa diperebutkan oleh lebih dari dari 10 orang.

Sangat Sibuk



Bagi orang awam yang mengenal PNS dari Kementerian Keuangan, mereka berpendapat bahwa rata-rata mereka cukup sibuk, sibuk, dan sangat sibuk. Ya, hanya 3 kategori inilah tipe orang Keuangan. Ada yang terkagum-kagum, bengong, dan ada yang bilang ‘wao’. Pantas saja mereka gajinya lebih tinggi dibanding dengan kementerian lain karena kesibukannya memikirkan uang triliunan rupiah.

Pembahasan Anggaran DPR Hanya pada Tingkat Program



Melalui putusan Nomor 35/PUU-XI/2013, tanggal 22 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi memangkas sebagian kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Lembaga tinggi tersebut telah mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Permohonan tersebut diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Indonesia Budget Center (IBC), dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Di setor Ke Kas Negara




Kalo diskusi, orang Keuangan pasti mengeluarkan istilah atau jargon berkenaan dengan pengelolaan keuangan negara. Salah satu istilah teksnis yang diomongin adalah upaya maksimal menarik penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk diketahui saja, instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung diperbolehkan menarik uang sebagai jasa pelayanan tersebut, contohnya pelayanan SIM atau pengurusan sertifikat tanah. Inilah yang disebut PNBP.

Politik Anggaran Yang Pro-Gender







Tanggal 8 Maret 2014 lalu, ratusan buruh perempuan menggelar aksi turun ke jalan dengan membawa poster dan spanduk tuntutan di Bundaran HI, Jakarta dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional. Aksi tersebut menuntut penghargaan terhadap hak-hal dan kesejahteraan kaum perempuan dan sekaligus mempertingati Hari Perempuan Internasional 2014.

Jenis Belanja Bantuan Sosial





Indikasi penyelewengan anggaran belanja bantuan sosial (Bansos) yang berasal dari APBN dan APBD muncul sebagai wacana publik sebelum Pemilu Legislatif pada 9 April 2014 lalu. KPK adalah institusi yang mengemukakan indikasi ini.

Anggaran Responsif Gender



Dalam perjalanan pengembangan sistim penganggaran, ada perspektif lain yang harus diperhatikan dan menjadi satu kesatuan pada saat penerapan sistim. Perspektif ini berkenaan dengan kesetaraan gender. Tulisan di bawah ini menjelaskan awal mula perspektif gender masuk dalam proses perencanaan – penganggaran.