Pengalaman nyata jalan-jalan hemat tidak hanya milik para backpacker semata, pegawai negeri juga bisa. Bukan perjalanan untuk menuntaskan rasa ingin tahu atau menjelajah ke tempat-tempat eksotik. Namun perjalanan tersebut untuk melaksanakan tugas tertentu dan negara membiayainya dengan minim. Ternyata, minimnya biaya jalan tersebut terhubung dengan pembangunan infrastruktur di negeri ini.
Pada 11-13 April 2017 lalu, saya dan empat rekan kerja melakukan perjalanan dinas ke Bandar Lampung, tepatnya ke Universitas Mitra (Umitra). Perjalanan dinas kali ini bertujuan memberi edukasi dalam bentuk kuliah umum kepada mahasiswa jurusan ekonomi tentang Kementerian Keuangan dan tugasnya menyusun APBN. Inti kuliahnya, kami menjelaskan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang secara sederhana merupakan cermin postur APBN itu sendiri.
Kami berlima (saya, Pak Wito, Mas Anam, Mas Kiki, dan Mas Jono) berangkat dari Jakarta pada 11 April 2017. Sebenarnya, kami berencana berangkat agak pagi agar sampai di Bandar Lampung tidak terlalu malam. Namun, kami harus menyelesaikan pencetakan sertifikat adik-adik mahasiswa peserta kuliah umum tersebut. Jadinya, kami berangkat agak siang, pukul 10.30.
Biasanya, kami sebagai pegawai negeri Kementerian Keuangan melakukan perjalanan dinas menggunakan mobil paling jauh di sekitar Bogor atau Bandung. Selain ke kota-kota itu, alat transportasi yang kami naiki adalah pesawat terbang. Nah kali ini, kami diperintahkan menggunakan mobil dengan waktu tempuh kurang lebih 8 jam untuk samapai ke tempat tujuan. Alasannya, kami harus mengangkut semua keperluan kegiatan tersebut: seminar kit, hadiah untuk kuis, plakat cenderamata, sertifikat, back droop, dan buku-buku terbitan Kementerian Keuangan sebagai bantuan untuk perpustakaan. Alasan yang saya yakini adalah tugas harus diselesaikan tapi dengan irit biaya.
Karena berangkat agak siang, jadinya kami sampai di Bandar Lampung pas waktu maghrib. Sebenarnya perjalanan kami lancar-lancar saja tetapi agak tersendat di sekitar Bakauheni karena banyak truk-truk pengangkut material yang berjalan beriringan dan memaksa mobil di belakangnya berjalan pelan-pelan. Kata pelayan restoran makan yang kami singgahi, truk-truk itu mengangkut material proyek Jalan Tol Trans Sumatera.
Sesampai di Umitra, kami disambut tuan rumah dan dipersilahkan salat maghrib terlebih dahulu. Setelah itu, kami langsung mengadakan rapat kecil membahas rencana aksi besok bagi, termasuk meninjau tempat acaranya. Setelah kami rasa sudah beres, kami berpamitan hendak melaksanakan tugas selanjutnya. Tugas tersebut merupakan panggilan tubuh: mencari tempat menginap dan makan malam kami berlima.
Khusus untuk tempat menginap, kami harus mempertimbangkannya dengan matang karena ada ‘pesan dari kantor’ dan aturan yang harus dipatuhi agar kami tidak rugi alias nombok nantinya. Pesan dan aturannya adalah: boleh menginap di mana saja asal tidak melebihi Rp250 ribu per malam per orang. Biasanya, uang penginapan yang diberikan di daerah sekelas Bandar Lampung sebesar Rp400 ribu. Karena misi kali ini harus hemat atau irit ongkos, kami memutuskan berburu hotel yang sesuai dengan batasan dan aturan tersebut serta memenuhi rasa ‘nyaman’. Inilah bagian serunya.
Kalau hotel dengan tarif Rp250 ribu per malam, kami menemukan banyak tetapi kami merasa hotel itu sekelas penginapan melati dilihat dari tampilan luarnya. Yang kami cari adalah hotel yang nyaman dan sesuai anggaran kantor. Hotel pertama yang kami datangi mempunyai tarif per malam Rp280 ribu. Artinya masing-masing akan nombok Rp30 ribu per malam atau Rp60 ribu karena kami menginap selama dua malam.
Kami memutuskan untuk mencari hotel berikutnya. Hotel kedua ini merupakan hotel jaringan internasional dan mempunyai tongkrongan gedung yang wah. Kami semua setuju untuk mampir dan menanyakan tarifnya. Kampret…ternyata tarif per malamnya Rp750ribu. Karena terpikir nombok-nya terlalu banyak, kami memilih melakukan pencarian berikutnya. Hotel ketiga mempunyai tarif Rp480 ribu, hotel keempat dan kelima mempunyai tarif yang tidak berbeda jauh sekitar Rp600 ribu per malam.
Menghadapi persoalan ini, kami berembuk di parkiran hotel kelima dan harus segera diambil keputusan. Kondisi badan yang capek, lecek, dan rasanya lengket karena belum mandi adalah pendorong untuk segera mengambil keputusan soal penginapan. Pak Wito, anggota rombongan yang paling senior, mengusulkan, “Kita kan bisa menginap satu kamar berdua. Misal, satu kamarnya Rp480 ribu. Kalau dibagi dua masih Rp240 ribu, berarti masih di bawah Rp10 ribu, karena jatah uang hotel sebesar Rp250 ribu.”
“Wah nggak enak, mending tidur sendiri-sendiri,” kata Mas Anam. Mungkin Mas Anam mempunyai pengalaman tidur sekamar dengan Pak Wito. Ia enggan sekamar dengannya karena dengkuran Pak Wito bisa mengalahkan rasa kantuk yang ada.
“Kalau disuruh memilih antara satu kamar sendiri atau berdua, saya lebih memilih satu kamar sendiri karena masing-masing membutuhkan privasi,” usul saya, “Meskipun kita nombok sedikit nggak apa-apa. Baru kalau ini pun tidak memungkinkan, ya… apa boleh buat, kita menginap satu kamar berdua.”
Pak Wito, tidak berkomentar. Mas Kiki mengangguk setuju. Mas Anam dan Mas Jono menyatakan persetujuannya.
Jadi, berdasarkan kelayakan hotel dan kelayakan anggaran, kami bersepakat kembali ke hotel pertama yang kami datangi dan diputuskan menginap satu kamar sendiri-sendiri. Kami tahu akibat keputusan ini: tiap orang nombok Rp60 ribu.
Kegiatan berburu hotel sudah memakan waktu satu jam setengah lebih. Betapa sulitnya menentukan yang pas antara anggaran dan pilihan privasi. Ini kami lakukan demi pengiritan biaya penginapan dan kepatuhan kepada peraturan. Alasan logis sebenarnya, kami tidak mau ditagih oleh Bendahara Kantor pada akhir tahun untuk mengembalikan uang hotel gara-gara melanggar aturan. Ini benar-benar merupakan pengalaman nyata soal efisiensi.
Karena kejadian ini pula, saya teringat kebijakan pemerintah yang melakukan pemangkasan anggaran tahun lalu (2016). Dan sasarannya adalah belanja perjalanan dinas yang disebut sebagai salah satu belanja yang tidak produktif. Melalui perjalanan dinas ini pula, tidak hanya ingatan bahkan kesadaran saya pulih gara-gara harus nombok biaya perjalanan dinas atau efisiensi belanja menurut versi pemerintah: O, ini tho maksudnya.
Kesadaran ini pula yang mendorong saya mengulik informasi: apakah benar pemerintah melakukan efisiensi untuk mendukung penyelesaian program prioritas nasional. Yang sebenarnya, saya ingin tahu apakah hasil kebijakan efisiensi belanja barang yang memakan ‘korban’ diri kami tersebut dialihkan kepada kegiatan yang benar-benar untuk kepentingan yang lebih besar dan layak mendapat anggaran lebih banyak. Yang saya lakukan adalah mencari informasi bidang prioritas utama pemerintahan Presiden Jokowi dan apakah datanya mendukung.
Berdasarkan pemahaman saya, prioritas program pemerintahan pastinya didukung oleh anggaran yang memadai. Dengan kata lain, program atau bidang yang menjadi prioritas pemerintah pastilah mempunyai alokasi anggaran besar. Data statistik pertama yang saya peroleh menyatakan: anggaran belanja pemerintah tahun 2018 akan difokuskan pada bidang pertahanan dan infrastruktur. Besaran anggarannya hampir sama. Namun penjelasannya lebih banyak mengarah ke bidang insfrastruktur. Rencananya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 106 triliun atau 13 persen dari keseluruhan belanja kementerian. Besaran anggaran tersebut meningkat 4,43 persen dari APBN 2017 sebesar Rp 101,5 triliun. Jadi, saya menyimpulkan bahwa bidang infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama pemerintah.
Grafik 1 berikut ini lebih meyakinkan saya bahwa Presiden Jokowi benar-benar memprioritaskan anggaran bidang infrastruktur. Secara rata-rata, alokasi anggaran infrastruktur terus mengalami kenaikan sejak tahun 2009. Namun kenaikan fantastis terjadi pada era Presiden Jokowi (lihat tahun 2014-2017). Anggaran belanja infrastruktur tersebut tersebar di beberapa kementerian (besaran anggarannya secara berurut ada di Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian) dan belanja daerah (Dana Transfer Umum, DAK, dan Dana Desa).
Grafik 1
sumber: katadata.co.id
Grafik 2
sumber: katadata.co.id
Dari teori, saya memahami beberapa hal. Apabila infrastruktur (jalan dan jembatan, pelabuhan laut, atau bandara udara) tersedia dan dalam kondisi baik akan memudahkan angkutan barang atau manusia. Otomatis kegiatan perekonomian masyarakat di sekitarnya juga berkembang dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi secara nasional yang direncanakan tercapai.
Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas ada hubungan positif antara alokasi anggraan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi (kenaikan Produk Domestic Bruto atau biasa disebut PDB). Oleh karena itu, wajar pemerintahan Presiden Jokowi mengupayakan agar porsi anggaran infrastruktur terhadap PDB dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Tahun 2017, porsi anggaran infrastruktur sebesar 378,3 triliun atau 18,6 persen terhadap PDB. Angka-angka tersebut jauh sekali jika dibandingkan dengan masa awal pemerintahannya (tahun 2014) yang hanya 177,9 triliun atau cuma 8,7 persen terhadap PDB saat itu. Kontribusi anggaran infrastruktur tersebut menempatkan Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan kontribusi pembangunan infrastruktur terhadap PDB terbesar di dunia.
Salah satu bukti nyata pembangunan infrastruktur yang mudah ditemui adalah pembangunan jalan. Lalu-lalang truk pengangkut material di sekitar Bakauheni yang saya saksikan adalah dalam rangka pembangunan jalan tol trans-Sumatera. Pembangunan jalan tol tersebut merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, yaitu Program Pembangunan Jalan. Di samping itu, kesibukan pembangunan di Pelabuhan Bakauheni juga merupakan realisasi dari Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut yang ada di Kementerian Perhubungan.
Namun demikian, pembangunan di bidang apa pun tidak selalu berjalan mulus, termasuk bidang infrastruktur ini. Hambatan terbesar pelaksanaan program pemerintah di bidang infrastruktur adalah penyediaan lahan atau masalah pembebasan lahan yang terkena proyek (44 persen). Masalah pembebasan lahan biasanya sering berkaitan dengan uang ganti rugi sebagaimana sering kita saksikan di media massa. Permasalahan berikutnya secara berurut adalah perencanaan dan persiapan sebesar 25 persen, pendanaan sebesar 17 persen, perizinan 12 persen, serta konstruksi sebesar 2 persen.
Kalau berdasarkan apa yang saya alami, adanya infrastruktur yang baik dan mulus akan memperlancar tujuan kami dan tidak merusak mobil kantor yang kami kendarai. Dengan demikian, tugas yang menjadi misi kami selesai dengan lancar dan biaya perawatan mobil dinas berkurang karena tidak perlu mengeluarkan biaya penggantian spare part, seperti kaki-kaki mobil yang harus diganti karena sering melintas di jalan rusak. Inilah bentuk nyata dari istilah efektif dan efisiensi.
Saya berharap bahwa pengorbanan kecil ini (biaya jalan hemat) mudah-mudahan mendukung program-program Presiden Jokowi, khususnya di bidang infrastruktur. Dan mudah-mudahan pula, kegiatan pembangunan infrastruktur seperti jalan akan merata di Indonesia. Dengan demikian, protes masyarakat karena jalanan di daerahnya belum diperbaiki setelah sekian lama, tidak ada, kalaupun ada semakin berkurang dengan realisasi program pemerintah di bidang infrastruktur ini.
0 komentar:
Posting Komentar